Tranportasi ditangguhkan selama masa larangan mudik Covid-19

Semua moda transportasi dari dan ke daerah yang terdaftar dalam pembatasan sosial skala besar (PSBB) akan di tangguhkan

24 April 2020 - Kementerian Perhubungan merespons larangan 'mudik' yang ditetapkan oleh Presiden Indonesia, Jokowi dengan membatalkan semua perjalanan komersil bagi penumpang mulai hari ini, Jumat (24 April 2020), 00:00 WIB. “Larangan ini akan berlaku untuk semua jenis transportasi publik dan pribadi melalui udara, laut, darat dan kereta api, kecuali untuk kendaraan yang membawa pemimpin lembaga negara, kendaraan polisi dan militer, ambulans, truk pemadam kebakaran, mobil jenazah dan kendaraan mengangkut pasokan logistik, kebutuhan pokok dan obat-obatan, ” ujar Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Langkah ini perlu diambil untuk mencegah masyarakat untuk berpartisipasi dalam tradisi 'mudik' (eksodus) guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

Kementerian transportasi udara telah mengkonfirmasi semua penumpang penerbangan domestik dan luar negeri - baik penerbangan komersial maupun carter - akan ditangguhkan mulai Jumat tengah malam (00:00 WIB) hingga 1 Juni 2020. Namun, bandara akan tetap beroperasi untuk melayani transportasi kargo udara dan pesawat dengan penerbangan tertentu. izin.

Kementerian transportasi darat juga telah mengkonfirmasi tol, jalan nasional dan provinsi akan tetap dibuka. Namun, pos pemeriksaan akan didirikan di beberapa lokasi, dijaga oleh polisi dan personel militer serta pejabat kementerian. Pembatasan transportasi darat akan berlaku hingga 31 Mei 2020. Kementerian kereta api juga telah mengkonfirmasi bahwa semua layanan akan ditangguhkan hingga 15 Juni 2020. Sementara transportasi laut akan ditangguhkan hingga 8 Juni 2020.

Adita juga menambahkan bahwa larangan ini hanya akan diterapkan pada kendaraan yang memasuki dan meninggalkan daerah yang telah memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) dan yang telah dinyatakan sebagai zona merah COVID-19. Wilayahnya adalah Banjarmasin, Tarakan, Bandung, Cimahi, Sumedang, Depok, Bogor, Bekasi, Tegal, Sumatra Barat, Makassar, Jakarta, Tangerang, dan Pekan Baru. Bagi mereka yang telah membeli tiket, Anda dapat menghubungi maskapai penerbangan atau penyedia perjalanan Anda untuk pengembalian uang, mengubah rute atau menjadwalkan ulang.

Siapa pun yang ditemukan melanggar larangan mudik akan dikenakan sanksi, karena keputusan menteri tentang larangan mudik ini juga telah menetapkan hukuman bagi pelanggar. Hukuman bervariasi dari yang paling ringan diperintahkan untuk kembali ke titik keberangkatan, denda uang, bahkan kurungan penjara.