Jokowi memperbolehkan "mudik" dengan beberapa persyaratan

3 April 2020 - Mudik, adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk aktivitas di mana para pekerja migran pulang kembali ke kampung halaman atau desa mereka selama atau sebelum liburan besar, terutama selama liburan Lebaran (Idul Fitri). Setiap tahun, ada jutaan orang di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini kembali ke kampung halaman atau desa mereka setelah bulan puasa Islam (Ramadhan). Tahun ini, mudik dijadwalkan akan jatuh pada akhir Mei, dalam kondisi pandemik Covid-19 yang memprihatinkan ini, banyak ahli medis sangat menyarankan pemerintah untuk melarang tradisi ini.

Namun, Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk tidak melarang mudik, tetapi pemerintah menghimbau kepada masyarakat supaya sadar jika mereka tetap melakukan mudik, maka dapat dipastikan mereka akan membawa penyakit ke kampung halaman mereka. Luhut Pandjaitan, selaku menteri koordinator untuk urusan maritim dan investasi, serta menteri transportasi menjelaskan mengapa Pemerintah masih mengizinkan eksodus tahun ini setelah pertemuan kabinet di Jakarta kemarin. “Bahkan jika kita memilih untuk melarang orang untuk mudik, mereka tetap akan melakukannya. Karena itu kami memutuskan untuk menghimbau mereka bahwa mudik akan membawa penyakit ke keluarga mereka sehingga lebih baik tidak melakukannya, "jelasnya.

Lebih lanjut Luhut menambahkan, “Pertimbangan pertama kami adalah bahwa kami tidak ingin ekonomi mati. Berdasarkan perhitungan kami, ini adalah pilihan terbaik. " Majelis Ulama Indonesia (MUI), dewan muslim tertinggi di Indonesia, juga sependapat bahwa pemerintah menyarankan orang untuk tidak pergi dalam mudik tahunan mendatang, dan menyatakan mudik selama situasi pandemi dianggap haram (dilarang), mengutip hukum agama yang melarang Muslim dari meninggalkan daerah yang terkena wabah. Terutama Jakarta, yang kini telah menjadi pusat penyebaran virus korona di Indonesia.

Jokowi telah menginstruksikan kepala kementrian dari berbagai sektor terkait untuk menyiapkan skenario kepulangan khusus untuk mencegah wabah besar lainnya yang disebabkan oleh mudik tahunan ini sebagai berikut:
  1. Semua pemudik dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) harus diperlakukan sebagai orang dalam pengawasan (ODP).
  2. Pemerintah dilaporkan sedang mempelajari kemungkinan menetapkan hari libur nasional di akhir tahun sebagai kompensasi agar masyarakat tidak pergi mudik 
  3. Semua daerah di Indonesia harus mengikuti instruksi tentang kriteria regional untuk menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang dibuat oleh Menteri Kesehatan yang akan diterbitkan dalam 2 hari lagi.
  4. Presiden menekankan disiplin untuk menjaga jarak sosial
  5. Semua skenario yang disiapkan harus mempertimbangkan setiap detail kecil dari awal orang meninggalkan rumah mereka di kota-kota besar sampai tiba di kota asal mereka (dari hulu hingga hilir).
  6. Pihak berwenang di tingkat kecamatan dan desa disarankan untuk memperketat pengawasan, dan mengizinkan pihak berwenang untuk menggunakan dana desa untuk bertindak sebagai langkah pengaman sosial di tingkat lokal
  7. Semua pemimpin di setiap tingkatan harus bekerja dengan visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat. Semua kebijakan yang dibuat di setiap wilayah harus disinkronkan dengan peraturan yang dibuat dari pusat.