Jokowi secara resmi melarang 'mudik' efektif dimulai pada hari Jumat, 24 April

23 April 2020 - Di awal bulan ini Presiden Indonesia Joko Widodo hanya mengeluarkan himbauan kepada rakyat Indonesia untuk tidak berpartisipasi dalam mudik tahunan menjelang lebaran dan melarang semua pegawai pemerintahan untuk mudik. Sebuah skenario tentang kemungkinan menetapkan hari libur nasional di akhir tahun agar sebagai kompensasi hari libur lebaran juga dibahas di kalangan para Dewan Perwakilan Rakyat dan para menteri. Keputusan ini akhirnya dibuat setelah meninjau survei Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa 24 persen responden berencana untuk pulang. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sekitar 7 persen responden sudah pergi dalam perjalanan mudik. "Berdasarkan penelitian lapangan dan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kami menemukan bahwa 68 persen orang telah memutuskan untuk tidak mudik tahun ini, sementara 24 persen masih bersikeras untuk pergi dan 7 persen diantaranya sudah pergi, [...] Itu berarti kita masih memiliki persentase yang sangat besar [dari orang-orang yang akan berpartisipasi dalam mudik]. Jadi saya ingin mengumumkan bahwa kita akan melarang mudik tahun ini. " ungkap Jokowi dalam pertemuan Kabinet terbatas melalui telekonferensi pada hari Selasa.

Setiap tahun setidaknya ada  20 juta orang dari Jabodetabek, daerah pusat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, melakukan perjalanan ke kota asal mereka untuk merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga. Pakar kesehatan masyarakat menyarankan, tradisi ini bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 yang lebih buruk di seluruh Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.

Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi menjelaskan bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya melarang mudik setelah bantuan sosial didistribusikan karena sangat penting bahwa jaring pengaman sosial perlu terlebih dahulu dipersiapkan. "Strategi pemerintah seperti apa yang kita ketahui di militer - strategi bertahap, bertingkat dan berkelanjutan. Jadi kami tidak terburu-buru karena semuanya harus dipersiapkan dengan cermat dan menyeluruh, ”ungkap Luhut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan peraturan baru perihal larangan ini. Bagi mereka yang terus melakukan 'mudik' akan dijatuhi hukuman berdasarkan UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Mereka yang tertangkap dalam perjalanan 'mudik' akan dipaksa kembali ke tempat asalnya dan jika mereka menolak atau menyebabkan kegaduhan, makan dapat dijatuhi hukuman kurungan di penjara selama satu tahun dan / atau denda maksimum Rp 100 juta. Larangan 'mudik' ini akan berlaku efektif mulai hari Jumat, 24 April 2020 dan penegakan hukum/ pemberian sanksi akan dimulai pada 7 Mei 2020.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti instruksi pemerintah pusat. Para pemimpin dewan Muslim di Bali telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, yang menghasilkan panduan praktik keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri selama pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Panduan ini menginformasikan prosedur untuk merayakan Idul Fitri dan larangan untuk melakukan perjalanan 'mudik'.