Kota Denpasar memberlakukan Batasan Kegiatan Masyarakat (PKM)

14 Mei 2020 - Seiring dengan jumlah infeksi Covid-19 yang terus meningkat di Denpasar, pemerintah Bali telah membuat rencana untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Walikota Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra telah menandatangani kebijakan ini pada hari Rabu, 13 Mei 2020; dan dipastikan mulai aktif pada hari Jumat, 15 Mei 2020.

Peraturan ini bertujuan untuk:
  1. Membatasi aktivitas dan mobilisasi harian masyarakat. Hanya mereka yang memiliki tujuan yang tepat dan membawa dokumen yang diperlukan yang dapat memasuki wilayah Denpasar. Dokumen yang diperlukan adalah: KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan surat pernyataan dari kepala perusahaan/ surat bisnis/ otoritas desa setempat)
  2. Mengharuskan pengguanaan masker di tempat umum,
  3. Meningkatkan keamanan di semua jalan masuk kota dengan menyiapkan pos pemeriksaan untuk melakukan tes cepat COVID-19 acak
  4. Penegakan kebijakan untuk menjaga jarak fisik dan menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penyemprotan desinfektan secara teratur
Meskipun semua protokol ini sebagian besar telah dipraktekkan selama dua bulan terakhir di Bali; namun pembatasan baru ini secara resmi diatur dalam peraturan walikota Denpasar dan dilengkapi dengan arahan hukuman bagi para oknum yang melanggar. Hukuman dan sanksi bervariasi dari peringatan lisan/ tertulis, penutupan bisnis sementara, pencabutan izin usaha, pembelian masker untuk penggunaan umum dan hukuman adat.

Pemerintah kota Denpasar memutuskan untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat daripada pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang telah diterapkan di beberapa wilayah lain di Indonesia karena pemerintah daerah mengharapkan ekonomi lokal tetap berjalan dengan baik. "Melalui PKM, orang tidak perlu menutup bisnis mereka. Semua kegiatan ekonomi terus berjalan dengan beberapa kondisi yang diberlakukan, "kata Dewa Gede Rai juru bicara gugus tugas COVID-19 Bali.

Pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) memungkinkan bisnis, seperti warung (toko kecil), restoran, mal, pasar tradisional dan toko kelontong, beroperasi secara normal. Namun, mereka diharapkan untuk secara ketat menerapkan protokol kesehatan dan menyesuaikan jam operasional seperti yang disarankan oleh masing-masing Banjar.

Setidaknya ada sebelas pos pemeriksaan telah disiapkan di Denpasar:
  1. Umanyar-Ubung
  2. Ahmad Yani Selatan 
  3. Jalan Mahendradata di lampu lalu lintas Gunung Salak
  4. Patung catur muka
  5. Imam Bonjol, di lampu lalu lintas Pulau Galang
  6. Biaung; Jl. Prof Ida Bagus Mantra
  7. Mina, Jl. Antasura
  8. Penatih, Jl. Trengguli
  9. Tohpati, lampu lalu lintas Tohpati
  10. Diponegoro, pusat pameran Sesetan
  11. Jl. Gatot Subroto.
Untuk wisatawan asing dan ekspatriat yang tinggal di wilayah Denpasar diharapkan melaporkan ke Banjar setempat atau menghubungi manajer/ pemilik akomodasi. Dengan demikian, Anda dapat memperoleh informasi dan surat pernyataan lebih lanjut (jika dibutuhkan) sehingga Anda dapat tetap beraktivitas secara normal di Denpasar selama pembatasan ini berlaku hingga 14 Juni 2020. Di masa mendatang, pemerintah daerah akan mengevaluasi peraturan ini jika perlu diperluas ke fase lain.