Bali ditambahkan ke daftar prioritas Covid-19 Indonesia, mini-lockdown menanti

29 September 2020 - Bali dan Aceh akhirnya masuk dalam daftar sepuluh provinsi yang akan diprioritaskan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebelumnya ada delapan provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua yang terlebih dahulu mengisi daftar ini. Melihat kondisi Bali saat ini dengan lebih dari seratus kasus baru setiap harinya, Satgas Nasional menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo juga memprioritaskan penanganan di Pulau Dewata.

Tidak hanya karena masih tingginya angka infeksi baru di setiap harinya, namun Bali juga melaporkan rendahnya ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan ruang isolasi. Update terakhir pada 24 September 2020, tingkat okupansi tempat tidur rumah sakit di Bali mencapai 61,6%, tertinggi di Indonesia. Kondisi ini juga telah melampaui rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); Idealnya, wilayah regional harus memiliki kurang dari 60%. Per 28 September 2020, Bali melaporkan 107 kasus infeksi baru dengan total kumulatif sebesar 8639 kasus, 263 kematian, 7.126 pasien sembuh, dan 1.250 kasus aktif.

Penularan lokal masih menjadi penyebab utama penyebaran virus Corona di Bali. Kemarin, Denpasar melaporkan angka infeksi baru tertinggi yaitu sebanyak 32 kasus, disusul Badung 24 kasus, Tabanan 16 kasus, dan Klungkung 10 kasus. Lima kabupaten lainnya, melaporkan jumlah infeksi yang relatif kecil, kurang dari sepuluh kasus baru. Sayangnya, aparat Polisi Pamong Praja masih saja menemukan puluhan turis asing dan warga lokal tidak mengenakan masker saat razia dilaksanakan di Denpasar, Canggu, dan Kuta, pekan lalu. Pelanggar tersebut dikenakan denda Rp 100.000 karena melanggar SK Gubernur 487 / GugasCovid19 / IX / 2020.

Jokowi telah memerintahkan Satgas Nasional untuk secara intensif melakukan apa pun untuk meningkatkan angka pemulihan serta meminimalkan jumlah kasus baru harian, dan angka kematian di sepuluh provinsi tersebut. Presiden mengharapkan semua otoritas terkait dapat memenuhi tujuan tersebut dalam kurun waktu dua minggu ke depan. Selanjutnya, semua pimpinan daerah disarankan untuk menerapkan pembatasan sosial skala mikro (mini lockdown) di wilayah kecil di setiap provinsi. “Intervensi berbasis lokal ini harus dilakukan oleh kabupaten / kepala provinsi masing-masing. Artinya, pembatasan skala mikro harus diterapkan di tingkat desa, ... perkantoran atau bahkan pesantren,” jelas Jokowi di kanal YouTube resminya. Senin 28 September 2020.

Pembatasan sosial skala mikro dinilai lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan lockdown penuh di wilayah yang sangat luas seperti kota atau provinsi. Selain itu, lockdown besar-besaran juga ditakutkan akan mempengaruhi kondisi sosial banyak orang. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, juga setuju dengan rencana tersebut. Pembatasan sosial di Jakarta (PSBB) telah terbukti menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan di Ibu Kota. Namun, pembatasan ini hanya akan efektif jika diterapkan dalam kurun waktu yang cukup. “Jangan terlalu cepat melonggarkan regulasi seperti yang sudah dilakukan pada Juni 2020 dengan alasan kondisi ekonomi,” kata Pandu. "Jika situasi pandemi tidak diselesaikan (terlebih dahulu), ekonomi juga tidak akan pulih," ujarnya.