Kebijakan energi ramah lingkungan akhirnya diresmikan di Bali

1 Oktober 2020 - Kabar gembira, Gubernur Bali I Wayan Koster mengumumkan kebijakan dan perencanaan energi umum daerah (RUED) yang baru di Denpasar pada Senin, 28 September 2020. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengontrol pengelolaan energi pada saat ini, sembari secara bertahap beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Saat ini Bali masih bergantung pada pasokan dari pembangkit listrik luar seperti Paiton-Jawa Timur untuk tambahan 340 MW, karena pembangkit energi lokal dari Buleleng, Jembrana dan Denpasar baru bisa menghasilkan 921,2 MW; sedangkan Bali setidaknya membutuhkan 1.261,2 MW; jumlah konsumsi listrik bahkan cenderung mengalami lonjakan selama musim liburan pada bulan Juli dan Desember. Jika pihak terkait tidak segera melakukan terobosan yang berarti, Bali dipastikan akan mengalami krisis energi pada tahun 2021. Hingga saat ini, banyak masyarakat di daerah terpencil di Bali yang masih berjuang untuk mendapatkan pasokan listrik yang layak karena sumber daya yang sangat terbatas dan ketersediaan infrastruktur kelistrikan yang minim karena kondisi geografis pulau yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan pesisir.

Pemprov Bali kini tengah memetakan potensi energi bersih yang ada di tiap daerah. Energi alternatif seperti sinar matahari, sungai, air terjun, angin, panas bumi, bioenergi, energi laut, dan Hidrogen tersedia cukup melimpah di seluruh penjuru pulau. Namun, tantangan terbesar bagi Bali yaitu menyediakan sarana dan teknologi penunjang yang mahal guna menciptakan energi yang bersih dan mandiri. Oleh karena itu, Gubernur telah menyampaikan jika program tersebut akan memakan waktu setidaknya tiga dekade, mulai tahun 2020 hingga 2050. “Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Perencanaan Umum Energi Daerah (RUED), Provinsi Bali telah membuat pedoman pengembangan dan pemanfaatan energi mulai tahun ini 2020 hingga 2050, semoga kedepannya Bali dapat  menghasilkan energi bersihnya sendiri secara mandiri, "

Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat lingkungan Dr I Made Sudarma, M.S mengapresiasi keputusan yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini bisa menjadi awal yang baik untuk menjaga lingkungan dan keharmonisan di Pulau Dewata. Ia juga menyarankan pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan, namun ia juga menambahkan bahwa cara ini memakan biaya yang sangat mahal.